Anita Manua
KARO - Pasca Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo 'digeruduk' puluhan massa yang tergabung dalam gerakan masyarakat untuk kemakmuran Karo (GEMUK) dan massa community oposisi rakyat independensi (CORI) belum lama ini.
Kini, Selasa (28/06/2022) sekira pukul 10:00 WIB, Kantor Adhyaksa kembali 'diduduki' puluhan massa yang tergabung dalam beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) diantaranya lumbung informasi rakyat (LIRA), kemilau cahaya bangsa Indonesia (KCBI) dan bintang merah Indonesia (BMI).
Kedatangan massa yang dipimpin aktifis handal, Ikuten Sitepu dan Lamhot Situmorang menjadi perhatian kalangan masyarakat. Karena, selain mendukung dan memberikan spirit terhadap aparat penegak hukum (APH) agar segera menuntaskan laporan dugaan korupsi di Kabupaten Karo.
Mereka juga meminta penegak hukum mengawasi proses tender proyek di unit layanan pengadaan (ULP) pemerintah daerah (Pemda) yang diduga sering terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
"Awal sering terjadinya korupsi proyek biasanya di ULP. Karena banyak permainan disana, jadi proses lelang proyek di ULP terkesan hanya 'ecek-ecek'. Sebab teknis untuk memenangkan satu perusahan diduga bisa diatur, " ujar Ikuten Sitepu di Cafe Kopi RM usai aksi damai.
Lebih lanjut dikatakannya, agar penegak hukum memeriksa dan menangkap oknum inspektorat yang diduga telah melakukan intimidasi terhadap salah satu kepala dinas.
"Ada satu kadis. Melalui pemeriksaan reguler, diintimidasi oknum inspektorat. Jadi kita akan laporkan secara tertulis. Bukti-bukti akan kita lengkapi, " bebernya.
Disebutkan Ikuten lagi, kejaksaan diminta memeriksa dan melakukan pengawasan atas pengangkatan jabatan aparatur sipil negara (ASN) belum lama ini. Karena diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam bentuk 'suap'.
"Ada oknum yang dipercayakan Bupati untuk meminta uang terhadap oknum ASN yang dilantik. Bukti transfernya ada sama kita, jadi terkesan 'jual-beli' jabatan. Ini semua patut ditelusuri, " tegas Ikuten didampingi Lamhot Situmorang.
Ditambahkan Lamhot, aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap pejabat tinggi Karo, yang terlibat dengan pembagian proyek APBD dan APBN.
"Karena setiap proses proyek akan dimulai. Semuanya sudah ada pemainnya, tidak murni lagi. Orang-orangnya sudah ada dan itu-itu saja tak ganti-ganti, " ketusnya diamini Ganding Latief Purba.
Mereka juga meminta, agar kasus tindak pidana korupsi di badan pengawas pemilu (Bawaslu) segera diungkap. Jika kejaksaan butuh data akurat lagi, mereka siap membantu untuk melengkapinya.
" Kami ingin Kajari Fajar Syah Putra SH MH segera menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Karo ini. Kita bukan meminta jabatan dicopot atau mengundurkan diri. Tapi selesaikan pekerjaan bapak sebagai penegak hukum, " sebut Ikuten.
Pantauan wartawan, aksi damai para aktifis handal tersebut disambut Kasintel Kejaksaan Negeri Karo, IL Nardo SH dan Kasipidsus Ranu Wijaya SH. Pihak kejaksaan mengapresiasi kedatangan gabungan LSM yang menolak korupsi atau anti korupsi.
"Terkait Banwaslu, masih pada tahap praduga dan sedang dalam proses penghitungan dari tim ahli. Mari sama-sama kita tunggu hasilnya, " ujar Kasipidsus mengakhiri.
Titik kumpul aksi damai berlokasi di Taman Makam Pahlawan. Sambil berjalan kaki dan memegang berbagai spanduk yang bertuliskan anti korupsi. Mereka menuju ke Mapolres Tanah Karo dilanjutkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Karo. Aksi berjalan damai dan aman yang dikawal personel Polres.
Achmad Sarjono 
ZONE.CO.ID